Bogor | Expose Online.co.id
Pemerintah Kota Bogor mengusulkan moratorium atau pembatasan operasional angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) yang melintasi wilayah Kota Bogor. Langkah ini diambil sebagai upaya mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan utama. Selasa (14/04/2026).
Wali Kota Bogor menyampaikan bahwa tingginya volume kendaraan AKDP yang masuk ke dalam kota menjadi salah satu faktor utama penyebab kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
“Setiap hari ribuan armada AKDP melintas di pusat kota. Ini tentu berdampak pada kemacetan yang semakin meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan moratorium ini diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji alternatif solusi transportasi, termasuk optimalisasi angkutan umum dalam kota.
Pemkot Bogor berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait untuk merealisasikan usulan tersebut. Kajian teknis juga akan dilakukan guna memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu mobilitas masyarakat.
Sejumlah warga menyambut baik rencana tersebut. Mereka berharap langkah ini dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
“Kalau memang bisa mengurangi macet, tentu kami sangat mendukung,” ujar salah satu warga Bogor.
Dengan adanya usulan moratorium ini, diharapkan kondisi lalu lintas di Kota Bogor dapat menjadi lebih tertib, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. (Irfan Lubis)
