Jakarta | Expose Online.co.id
Berdasarkan data promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bergulir sejak akhir 2024, figur yang dimaksud adalah Muhamad Ilham, S.H., M.H. Selasa, 14 Juli 2026.
Beliau saat ini memegang tonggak kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar (bukan KPTUN/Ketua Pengadilan Tinggi, melainkan Ketua PTUN Tingkat Pertama).
Sebelumnya, beliau dilantik sebagai Wakil Ketua PTUN Makassar pada 12 Agustus 2024, sebelum akhirnya definitif dipercaya memimpin sebagai
Ketua PTUN Makassar.
Berikut adalah rekam jejak dan perjalanan karier penting dari Muhamad Ilham, S.H., M.H.:
1. Rekam Jejak Jabatan dan Mutasi
Muhamad Ilham memiliki rekam jejak yang cukup panjang dan matang di wilayah peradilan tata usaha negara perbatasan dan lintas pulau:
Wakil Ketua PTUN Samarinda: Menjalankan amanah kepemimpinan di wilayah hukum Kalimantan Timur.
Ketua PTUN Palangkaraya (Dilantik Januari 2023): Dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan tingkat pertama di Kalimantan Tengah melalui proses pengambilan sumpah di bawah naungan PTTUN Banjarmasin.
Wakil Ketua PTUN Makassar (Agustus 2024): Berdasarkan hasil Rapat Tim Promosi Mutasi (TPM) Hakim Mahkamah Agung RI, beliau dimutasi ke PTUN Makassar Kelas IA untuk memperkuat unsur pimpinan.
Ketua PTUN Makassar yang di Lantik di gedung PT Tun Makassar, Jum’at 10 Juli 2026. Saat ini beliau resmi memegang amanah penuh memimpin operasional yudisial di PTUN Makassar.
2. Fokus Penguatan Integritas dan Tata Kelola Peradilan
Sepanjang perjalanannya memimpin peradilan, Muhamad Ilham dikenal aktif mendorong konsistensi penegakan integritas yudisial di internal pengadilan:
Sinergi dengan Pengadilan Tinggi: Dalam pembinaan teknis dan yudisial, beliau konsisten mengawal instruksi pimpinan Mahkamah Agung agar seluruh jajaran hakim dan aparatur ASN di PTUN Makassar menjauhi praktik transaksional dan mengutamakan pelayanan berintegritas.
Digitalisasi dan Keterbukaan Peradilan: Ikut serta mengawal transisi administrasi perkara secara elektronik (e-Court dan e-Litigasi) serta memastikan penyelesaian perkara memenuhi batas target waktu lima bulan secara akuntabel.
Peningkatan Pelayanan Publik: Dalam evaluasi berkala dan pembinaan, fokus utamanya terletak pada peningkatan performa pelayanan publik demi mempertahankan capaian indeks kepuasan masyarakat dan persepsi anti-korupsi di lingkungan peradilan yang dipimpinnya.
Rekam jejak kepemimpinan lintas daerah ini diharapkan membawa pembaruan hukum tata usaha negara yang semakin transparan, bersih, dan profesional bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
Penulis : Syamsul Bahri
Ketum FORSIMEMA-RI
Oleh. : M. Sukri
