Kota Bogor | Expose Online.co.id
Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur didampingi Sekretaris Komisi lV, H. Subhan serta anggota Komisi IV, yakni Dedi Mulyono, Mulyani, Banu Lesmana Bagaskara, H. Tri Kisowo Jumino, Rozi Putra, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah dalam rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor di Gedung DPRD, pada Selasa 3 Februari 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menyoroti adanya ketimpangan antara total anggaran Disparbud dengan alokasi khusus untuk promosi wisata yang dinilai masih sangat minim. Menurutnya, promosi adalah ujung tombak untuk menarik wisatawan.
”Ini menjadi catatan kami di Komisi IV. Anggaran yang dialokasikan untuk promosi cukup kecil jika dibandingkan dengan total anggaran Disparbud secara keseluruhan,” ujar Fajar.
Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, DPRD mengarahkan Disparbud untuk mulai menggali potensi pengembangan di sektor non APBD. Salah satu strateginya adalah dengan memperbanyak gelaran acara (event) yang konsisten.
Fajar memproyeksikan, setelah melalui proses verifikasi, setidaknya minimal 90 event berkualitas dapat berjalan setiap tahunnya. Selain itu, kawasan Mulyaharja, khususnya Saung Eling, menjadi fokus pengembangan karena memiliki nilai sejarah peninggalan kerajaan yang kuat.
”Kami ingin pengunjung tidak hanya datang, tapi membawa kesan positif. Apalagi menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Disparbud harus menyiapkan skema penyambutan matang bagi para atlet dan ofisial agar mereka juga berwisata di Bogor,” tambah Fajar.
Sementara Kepala Disparbud Kota Bogor, Firdaus, menyatakan kesiapannya untuk menggenjot sektor pariwisata.
Firdaus menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 56 event yang masuk dalam daftar resmi, dengan 10 di antaranya merupakan agenda unggulan.
”Tujuan utama dari 10 event unggulan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya,” jelas Firdaus.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan komunitas dan pihak swasta menjadi kunci agar pariwisata tetap ada tanpa bergantung penuh pada APBD.
”Kami memiliki kegiatan yang insya Allah non APBD. Kami berkolaborasi dengan pihak ketiga dan teman-teman komunitas. Ini adalah upaya kami membuka ruang agar pariwisata kita semakin dikenal luas,” ungkapnya. (Irfan Lubis)
