Jakarta | Expose Online.co.id
Ada argumen kuat yang menyatakan bahwa anggaran publikasi yang memadai bisa menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan integritas Mahkamah Agung (MA), Kamis, (18/9/2025).
Ketersediaan dana publikasi dan integritas memungkinkan MA untuk lebih terbuka dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan publik.
Masyarakat harus yakin bahwa lembaga peradilan ini bebas dari korupsi, nepotisme, dan intervensi eksternal. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan itu adalah melalui transparansi. Di sinilah peran anggaran publikasi menjadi krusial.
Publikasi Putusan dan Data Perkara Dengan anggaran yang cukup, MA dapat mempublikasikan putusan-putusan secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) atau portal lainnya. Ini membantu mengeliminasi rumor dan spekulasi tentang putusan yang “bermasalah” dan memungkinkan publik untuk memantau konsistensi dan kualitas hukum.
Sosialisasi Program dan Kebijakan merupakan Anggaran publikasi memungkinkan MA untuk mengkomunikasikan berbagai program reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik. Misalnya, publikasi mengenai Zona Integritas yang sedang gencar diterapkan di berbagai pengadilan di bawah MA. Komunikasi yang efektif ini memastikan masyarakat tahu upaya apa saja yang sudah dilakukan MA untuk memperbaiki diri.
Laporan Kinerja yang Transparan menjadi Anggaran publikasi juga mendukung publikasi Laporan Tahunan MA yang berisi data kinerja, statistik penanganan perkara, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Dengan laporan yang mudah dipahami dan diakses, MA menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan misi lembaga.
Faktor Lain yang Mendukung Integritas MA yaitu Adanya Anggaran publikasi yang memadai. Integritas MA tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya faktor penunjang yang di butuhkan seperti:
1. Kode Etik dan Pengawasan perlu sebagai Pedoman perilaku hakim yang ketat dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat sangat esensial. Peran Komisi Yudisial (KY) dan pengawas internal MA menjadi kunci untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran.
2. Sistem Rekrutmen dan Promosi yang Objektif sebagai Jaminan bahwa hakim dan pegawai peradilan dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena koneksi atau gratifikasi.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas para hakim serta seluruh aparatur peradilan adalah pondasi utama. Ketua MA sendiri telah berulang kali menekankan bahwa integritas adalah aset paling vital dalam dunia peradilan.
Singkatnya, anggaran publikasi adalah enabler atau pendukung. Ia memungkinkan MA untuk menampilkan integritasnya ke hadapan publik, tetapi integritas itu sendiri harus terlebih dahulu ada melalui komitmen yang kuat, sistem yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas. (M. Sukri)
Ketum: FORSIMEMA-RI. Syamsul Bahri
