Depok | Expose Online.co.id
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, SH, menyayangkan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang menghentikan program santunan kematian tanpa menyiapkan program pengganti.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Depok yang digelar baru-baru ini, Ade menegaskan bahwa penghentian program tersebut berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Santunan kematian itu bukan sekedar dana, tapi wujud kehadiran dan empati negara di tengah musibah yang dialami warganya. Kalau dihentikan tanpa alternatif, ini bisa menyakitkan publik,” ujar Ade, Kamis (03/07/2025).
Menurutnya, tujuan utama dari program santunan kematian adalah:
- Meringankan beban keluarga yang berduka secara finansial,
- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,
- Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap hak dasar warga atas perlindungan sosial,
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya tidak sekadar mencoret program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa terlebih dahulu menyiapkan jaringan pengaman sosial pengganti.
“Kami tanya langsung ke pemerintah kota, sampai sekarang belum ada satu pun program pengganti yang siap,” ungkapnya.
Dorongan Program Pengganti yang Lebih Responsif
Ade mendorong agar Pemkot Depok segera menyusun dan meluncurkan program baru yang lebih cepat dalam pelayanan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Beberapa alternatif program yang ia usulkan antara lain:
- Bantuan Biaya Pemakaman untuk keluarga kurang mampu,
- Layanan Dukungan Psikologis bagi keluarga yang sedang berduka,
- Bantuan Ekonomi untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan,
- Pelayanan Jenazah Layak yang cepat dan manusiawi,
- Layanan Informasi dan Rujukan bagi keluarga yang kesulitan memahami prosedur administrasi saat menghadapi musibah.
“Pemkot harus hadir secara utuh saat warganya mengalami musibah. Ini bukan soal program semata, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya.
Politisi PKS ini berharap agar Pemerintah segera merancang program baru dengan prinsip quick response dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. (Ag/Ed)
