Makassar | Expose Online.co.id
Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, meresmikan operasional 2 (dua) Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) dan 3 (tiga) Pengadilan Militer (Dilmil) di Makassar, pada Kamis (09/07). Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat akses terhadap keadilan (access to justice) melalui pemerataan layanan peradilan, khususnya di lingkungan peradilan militer.
Dalam sambutannya, Sunarto menegaskan bahwa kehadiran satuan kerja baru tidak hanya dimaknai sebagai penambahan kelembagaan, tetapi juga harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam penyelenggaraan peradilan.
“Kehadiran satuan kerja baru harus membawa semangat baru untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan,” tegas Sunarto.
Menurutnya, keberadaan pengadilan baru harus mampu memberikan pelayanan yang semakin efektif, efisien, serta menjunjung tinggi nilai-nilai independensi dan akuntabilitas peradilan. Dengan demikian, masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh layanan hukum yang lebih mudah dijangkau sekaligus berkualitas.
Lebih lanjut, Sunarto mengingatkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana di berbagai satuan kerja bukanlah alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Aparatur peradilan dituntut tetap memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan dedikasi, inovasi, dan profesionalisme.
“Keterbatasan sarana dan prasarana di pengadilan bukan menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pencari keadilan,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kualitas pelayanan peradilan tidak semata ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, melainkan juga oleh komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta berintegritas.
Menutup sambutannya, Sunarto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungannya terhadap pengembangan lembaga peradilan di wilayah tersebut. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih atas rencana hibah tanah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pengadilan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dukungan pemerintah daerah tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memperluas akses terhadap keadilan serta memperkuat pelayanan peradilan bagi masyarakat. Dengan beroperasinya dua Pengadilan Militer Tinggi dan tiga Pengadilan Militer tersebut, Mahkamah Agung berharap pelayanan peradilan militer dapat semakin dekat, cepat, dan berkualitas bagi para pencari keadilan. (M. Sukri)
