Karawang | Expose Online.co.id
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Jenal Aripin, S.E., membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik aksi demonstrasi warga pada 14 September 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Karawang.
Aksi tersebut berlangsung di tengah rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang dan menyuarakan persoalan pembangunan Jalan Badami–Loji yang hingga kini belum kunjung terselesaikan.
Dalam aksi tersebut, massa sempat berdialog langsung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jajaran Bupati dan Wakil Bupati Karawang, serta Jenal Aripin. Setelah menyampaikan aspirasi, massa kemudian membubarkan diri secara tertib.
Namun, setelah aksi berlangsung, beredar rumor yang mengaitkan Jenal Aripin dengan aksi demonstrasi tersebut. Menanggapi isu itu, Jenal dengan tegas membantah dirinya sebagai penggerak aksi.
Jenal menjelaskan bahwa dirinya justru telah menyampaikan informasi mengenai rencana aksi warga tersebut kepada Gubernur Jawa Barat ketika berada di Bandung.
“Saya sudah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat saat di Bandung bahwa akan ada aksi pada tanggal 14 September. Saya juga siap dikonfirmasi atau diklarifikasi bersama peserta aksi agar persoalan ini terang benderang secara terbuka,” tegas Jenal.
Polemik Izin Tambang PT MPB
Selain persoalan demonstrasi, Jenal Aripin turut memberikan klarifikasi terkait polemik perizinan tambang PT Mas Putih Belitung (MPB) yang kerap dikaitkan dengan kondisi infrastruktur Jalan Badami–Loji.
Menurut Jenal, izin pertambangan PT MPB diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2024, ketika Bey Triadi Machmudin menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat. Penerbitan izin tersebut terjadi sebelum Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Jenal menyampaikan penjelasan tersebut agar masyarakat dapat memahami kronologi persoalan secara utuh dan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum jelas.
Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Karawang untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang.
“Alangkah baiknya setiap persoalan dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Jenal turut menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membenahi infrastruktur di wilayah Karawang Selatan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang perlu dihormati, selama dilakukan secara tertib dan mengedepankan komunikasi serta dialog.
Dengan klarifikasi tersebut, Jenal berharap polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat disikapi secara bijak dan tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. (Irfan Lubis)
