Jakarta | Expose Online.co.id
Anak yang lahir dalam perkawinan siri pada prinsipnya dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila perkawinan siri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Rabu 22 Juli 2026.
Perkawinan Siri dan Persoalan Status Anak
Perkawinan siri umumnya dipahami sebagai perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tidak adanya pencatatan membuat perkawinan tersebut sulit dibuktikan dengan Akta Nikah, meskipun para pihak mendalilkan bahwa akad telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.
Keadaan tersebut tidak hanya berdampak kepada pasangan suami istri. Anak yang lahir dari perkawinan itu juga dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian mengenai asal-usul dan status hukumnya.
Persoalan biasanya muncul ketika anak membutuhkan akta kelahiran, pencantuman identitas ayah, hubungan nasab, perwalian, atau pemenuhan hak keperdataan lainnya (Andraini dkk., 2024).
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena itu, pembuktian keabsahan perkawinan orang tua menjadi bagian penting dalam menentukan status anak yang lahir dari perkawinan siri.
Pengesahan Anak Dapat Diajukan ke Pengadilan Agama
Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa perkara pengesahan anak yang lahir dalam perkawinan siri pada prinsipnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila perkawinan siri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.
Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan akses kepada anak yang lahir dari perkawinan siri untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan. Tidak tercatatnya perkawinan orang tua tidak serta-merta menutup kesempatan anak untuk memperoleh pengakuan terhadap status hukumnya.
Kewenangan tersebut termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Penjelasan Pasal 49 huruf a memasukkan penetapan asal-usul seorang anak sebagai salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam.
Isbat Nikah sebagai Dasar Pengesahan Anak
Kutipan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pengesahan anak tidak berdiri sendiri, tetapi bertumpu pada perkawinan siri orang tua yang telah lebih dahulu diisbatkan.
Isbat nikah merupakan mekanisme untuk memperoleh penetapan atas perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sedangkan ruang pengajuannya tetap harus sesuai dengan alasan-alasan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
Dalam pemeriksaan isbat nikah, hakim menilai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan serta ada atau tidaknya larangan hukum. Pemeriksaan meliputi waktu dan tempat akad, wali, saksi, mahar, status para pihak, dan kemungkinan adanya halangan perkawinan (Koniyo, 2020).
Apabila perkawinan dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan, penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi kedudukan suami istri sekaligus landasan untuk mengesahkan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan tersebut.
Pengesahan Anak Bukan Sekadar Urusan Administrasi
Pengesahan anak tidak hanya dimaksudkan untuk melengkapi dokumen kependudukan. Di dalamnya terdapat kepentingan yang lebih mendasar, yaitu kepastian mengenai hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya.
Dalam praktik, pengesahan anak berkaitan erat dengan penetapan asal-usul anak karena keduanya sama-sama menyangkut kepastian hubungan hukum anak dengan orang tuanya. Namun, dasar dan konstruksi permohonannya tetap perlu dibedakan sesuai keadaan perkara.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa asal-usul seorang anak pada dasarnya dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Apabila akta tersebut tidak tersedia, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat.
Penetapan pengadilan mengenai pengesahan atau asal-usul anak dapat menjadi dasar bagi instansi administrasi kependudukan untuk menyesuaikan dokumen kelahiran, memperjelas identitas ayah dan ibu, serta mendukung pemenuhan hak anak berikutnya (Andraini dkk., 2024).
Kejelasan asal-usul juga berkaitan dengan pemeliharaan nasab, nafkah, perwalian, dan hak keperdataan anak. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara pengesahan atau asal-usul anak tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya memperoleh selembar dokumen.
Hal yang Harus Diperiksa
Dalam perkara pengesahan atau asal-usul anak, pengakuan orang tua mengenai hubungan nasab tetap memiliki nilai hukum. Dalam fikih, ikrar nasab atau istilhaq dapat menjadi dasar penetapan nasab sepanjang memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan nasab yang telah lebih dahulu tetap.
Karena itu, pemeriksaan tidak selalu harus berpusat pada pembuktian biologis. Hakim perlu menilai apakah anak belum dinasabkan kepada laki-laki lain, hubungan nasab masih mungkin berdasarkan usia dan waktu kelahiran, serta pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip al-walad li al-firasy atau bukti lain.
Jika perkawinan siri orang tua telah diisbatkan, penetapan isbat nikah menjadi dasar penting. Dokumen kelahiran, kartu keluarga, identitas para pihak, dan keterangan saksi dapat digunakan untuk memperjelas hubungan anak dengan perkawinan tersebut.
Adapun jika perkawinan tidak dapat diisbatkan, pengakuan para pihak tetap dinilai bersama keadaan perkara dan alat bukti yang tersedia. Ukurannya bukan banyaknya bukti, melainkan ada atau tidaknya dasar syar‘i dan hukum untuk menetapkan hubungan anak dengan orang tua yang mengakuinya.
Praktik pengadilan juga menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara pengakuan para pihak, keadaan perkawinan, waktu kelahiran, dan bukti pendukung yang diajukan (Ahmad & Sumanto, 2024).
Tidak Semua Nikah Siri Dapat Diisbatkan
Meskipun isbat nikah menjadi dasar penting, tidak setiap perkawinan siri dapat disahkan. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 menegaskan bahwa pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang.
Isbat nikah bukan sarana untuk melegalkan setiap perkawinan yang tidak tercatat. Hakim tetap harus menilai adanya larangan atau halangan hukum, termasuk ikatan perkawinan sebelumnya, poligami tanpa izin, hubungan yang dilarang, atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.
Karena itu, isbat nikah bukan sekadar proses mencatatkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Isbat nikah merupakan pemeriksaan yudisial untuk menentukan apakah perkawinan tersebut memang layak dinyatakan sah menurut hukum.
Pengesahan Anak dan Penetapan Asal-Usul Anak
Dalam praktik, istilah pengesahan anak sering berdekatan dengan penetapan asal-usul anak. Keduanya sama-sama bertujuan memberikan kepastian mengenai hubungan hukum anak dengan orang tuanya, tetapi konstruksi perkara harus disesuaikan dengan keadaan konkret.
Dalam konteks SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pengesahan anak bertumpu pada perkawinan siri orang tua yang telah lebih dahulu diisbatkan. Setelah perkawinan dinyatakan sah, anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki dasar untuk dimohonkan pengesahannya.
Namun, perkembangan rumusan hukum Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak selalu harus terhenti ketika perkawinan orang tuanya tidak dapat diisbatkan.
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menentukan: “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”
Dengan demikian, syarat adanya isbat nikah berlaku untuk jalur pengesahan anak sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tetapi tidak berarti permohonan asal-usul anak selalu bergantung pada dikabulkannya isbat nikah.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengesahan perkawinan dan perlindungan terhadap anak perlu dibedakan secara cermat.
Pelanggaran hukum yang dilakukan orang tua tidak boleh secara otomatis menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pemeriksaan mengenai asal-usul dan hubungan keperdataannya.
Kepastian Hukum yang Berpihak kepada Anak
SEMA Nomor 7 Tahun 2012 memberikan jalan hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan siri untuk memperoleh kepastian status melalui Pengadilan Agama. Dalam jalur pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pengabulan permohonan bertumpu pada penetapan isbat nikah orang tua sebagai dasar keabsahan perkawinan.
Namun, apabila perkawinan tidak dapat diisbatkan, terutama dalam perkara poligami siri, kepentingan anak tetap dapat diperiksa melalui permohonan asal-usul anak sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
Rumusan ini menjaga keseimbangan antara ketertiban hukum perkawinan dan perlindungan terhadap anak. Pengadilan tidak serta-merta mengesahkan hubungan keluarga tanpa memeriksa keabsahan perkawinan, tetapi juga tidak membiarkan anak kehilangan akses terhadap kepastian hukum hanya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat.
Ketelitian menyusun permohonan menjadi sangat penting. Posita harus menerangkan hubungan orang tua, keadaan perkawinan, kelahiran anak, serta kebutuhan hukum yang hendak dipenuhi.
Jika permohonan berupa pengesahan anak, penetapan isbat nikah perlu dicantumkan sebagai dasarnya. Adapun dalam permohonan asal-usul anak, posita harus menguraikan dasar pengakuan dan hubungan anak dengan orang tua yang didalilkan.
Dengan konstruksi perkara yang tepat, pengadilan dapat memberikan kepastian status anak tanpa mengabaikan hukum perkawinan. Anak tidak seharusnya menanggung akibat kelalaian administratif atau pilihan hukum orang tuanya. Hukum tetap harus melindungi identitas, asal-usul, dan hak keperdataannya.
Referensi
1. Ahmad, F., & Sumanto, D. (2024). Penetapan asal-usul anak dari hasil pernikahan sirri dalam perspektif maqashid syariah di Pengadilan Agama Limboto. As-Syams, 5(1).
2. Andraini, F., Suliantoro, A., & Rifani, A. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri di Kota Semarang. Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum, 6(2), 162–178.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Koniyo, V. F. M. (2020). Analisis sosio yuridis terhadap penetapan asal-usul anak pernikahan siri untuk kepentingan pemenuhan hak anak. Jurnal Legalitas, 13(2), 97–105.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (M. Sukri)
