Kota Bogor | Expose Online.co.id
DPRD Kota Bogor melalui Komisi terkait menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 Perumda Transportasi Pakuan (PTP).
Rapat tersebut menyoroti arah kebijakan perusahaan, kondisi keuangan, serta peran strategis PTP dalam penguatan layanan transportasi publik di Kota Bogor.
Ketua Komisi, Rifky, menegaskan bahwa transportasi publik harus menjadi prioritas utama pengembangan usaha PTP.
“Kami mendorong agar PTP benar-benar fokus pada core business transportasi publik. Ini menyangkut pelayanan masyarakat, konektivitas kota, dan keberlanjutan pembangunan transportasi di Bogor,” ujar Rifky pada Rabu 14 Januari 2026.
Sekretaris Komisi, Benninu (Ben), menambahkan bahwa DPRD meminta manajemen PTP menyusun perencanaan yang lebih terukur dan realistis, khususnya terkait proyeksi pendapatan dan pengendalian biaya.
“Kenaikan target pendapatan harus diimbangi dengan efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat. DPRD tidak ingin perencanaan hanya bagus di atas kertas, tetapi juga bisa diwujudkan secara nyata,” tegas Ben.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono (HC), menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan perusahaan serta perlunya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor.
“PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian kebijakan dan dukungan agar transportasi publik Kota Bogor bisa berkembang secara berkelanjutan,” kata HC.
HC juga menekankan bahwa rencana pengembangan sektor di luar transportasi, seperti properti, masih memerlukan kajian mendalam dan tidak boleh mengganggu fokus utama perusahaan.
“Transportasi publik adalah mandat utama PTP. Itu yang harus diperkuat lebih dulu demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
DPRD berharap hasil pembahasan RKA 2026 ini dapat menjadi pijakan kuat bagi peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Kota Bogor serta memperkuat posisi PTP sebagai BUMD yang profesional, sehat secara keuangan, dan berpihak kepada kepentingan warga. (M. Sukri)
