Bengkalis | Expose Online.co.id
Kabupaten Bengkalis menjadi sorotan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional setelah tercatat masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Pulau Sumatera. Tak tanggung-tanggung, Negeri Junjungan menempati posisi keempat dengan lonjakan IPH mencapai 2,70 persen pada minggu kedua Oktober 2025.
Kenaikan signifikan ini didorong oleh meroketnya harga sejumlah komoditas pangan, dengan cabai merah sebagai penyumbang andil terbesar.
Informasi krusial ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, saat memaparkan Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam rapat rutin yang digelar secara virtual, Senin, 13 Oktober 2025.
”Untuk Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkalis berada di posisi keempat dari sepuluh daerah dengan kenaikan IPH tertinggi. Perubahan IPH di Bengkalis tercatat sebesar 2,70 persen,” ungkap Amalia dalam paparannya.
Berdasarkan data yang dirilis BPS, lonjakan IPH di Bengkalis disumbang oleh tiga komoditas utama. Cabai merah menjadi biang keladi utama dengan andil perubahan harga sebesar 3,9387. Diikuti oleh daging ayam ras yang menyumbang andil sebesar 0,5799, dan minyak goreng dengan andil 0,0435.
Kenaikan harga, terutama pada cabai merah, menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah stabilisasi harga di tingkat pasar.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang mengikuti rapat secara daring dari Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis, menyimak dengan saksama arahan dari pemerintah pusat. Hadir mewakili Bupati Bengkalis, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, didampingi Kepala BPS Kabupaten Bengkalis, Sudiro.
Menyikapi data tersebut, Johansyah Syafri menegaskan bahwa Pemkab Bengkalis melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera mengambil langkah konkret untuk merespons lonjakan harga.
”Langkah prioritas yang akan kami lakukan adalah meningkatkan monitoring harga secara intensif di seluruh pasar utama. Selain itu, kami akan segera berkoordinasi untuk menggelar kembali Gerakan Pangan Murah,” ujar Johansyah.
Menurutnya, operasi pasar murah tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang bekerjasama langsung dengan Perum Bulog Cabang Bengkalis. Upaya ini diharapkan menjadi intervensi langsung untuk menstabilkan harga komoditas pangan yang bergejolak, sehingga dapat meringankan beban masyarakat.
Rapat pengendalian inflasi ini sendiri merupakan agenda rutin yang digagas Kemendagri sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar inflasi tetap terkendali dan tidak menggerus daya beli masyarakat. (Mulyadi)
