Kota Depok | Expose Online.co.id
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 saat ini menjadi perhatian berbagai pihak khususnya di kalangan orang tua.
SPMB 2025 menjadi perhatian karena merupakan format baru hasil penyempurnaan dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD).
Ragam modus kecurangan kerap terjadi saat proses pendaftaran sekolah. Di momen Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, praktik-praktik Permainan Zonasi lewat Domisili di Online seperti itu , jadi pertanyaan buat Orang tua Murid yang menginginkan anaknya untuk masuk di sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Depok.
PPDB yang lama diganti karena masih terjadi sejumlah masalah khususnya laporan dari para orang tua yang anaknya tidak terakomodasi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat kembali berbicara soal SPMB 2025.
Dilansir dari YouTube Kemdikdasmen, Wamendikdasmen menyampaikan sejumlah tujuan SPMB dilaksanakan.
“Yaitu menjamin adanya inklusifitas, pemerataan, keadilan, dan transparansi,” ujar Atip Latipulhayat, Sabtu 14 Juni 2025.
Amin, satu dari orang tua Murid yang menginginkan anaknya masuk di SMA Negeri 3 Kota Depok, mengingat masuk sekolah di SMA Negeri, uang pangkal dan uang bulanan tidak di bayar, untuk itu Kami Para Orang tua di Kota Depok yang hidupnya pas-pasan sangat menginginkan agar anak anak Kami bisa masuk di sekolah Negeri yang ada di Kota Depok.
Sambung Amin , kalau anak anak Kami bisa masuk di sekolah SMA Negeri, Kami bisa menabung selama 3 tahun, untuk bisa kuliah di perguruan tinggi , agar bisa punya Gelar atau Ijazah yang bisa merubah kehidupan Keluarga Kami menjadi lebih baik Ke depan.
Kemarin Kami masuk Daftar Anak Kami lewat jalur domisili, karena rumah dan sekolah SMA 3 Sangat Dekat, tapi nyatanya dengan jarak 599 Meter yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Jabar, anak kami tidak diterima, Itu juga terjadi terhadap beberapa anak anak yang mau mendaftar masuk SMA Negeri di Kota Depok.
Pertanyaan kami dari Orang tua di Kota Depok, kalau mengeluarkan pendaftaran di Online seharusnya transparansi, khususnya jalur Domisili ,
Seperti, di situ ada beranda, rekomendasi sekolah, informasi SPMB dan informasi pendukung.
Seharusnya dicantumkan alamat lengkap sesuai KK dari anak anak yang mendaftar, agar Kita sebagai Orang tua Murid atau masyarakat lain bisa Kroscek Kebenaran yang dilakukan secara Online oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Kami memohon agar Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi bisa mendengar Keluhan yang Kami alami saat ini di Kota Depok.
Karena sekolah SMA Negeri di Kota Depok di 11 Kecamatan dan 63 kelurahan sangat tidak berimbang dengan kelulusan siswa SMP yang akan Masuk SMA Negeri di Kota Depok. Paling tidak dari Kepala Sekolah atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan ( KCD 2 ) bisa usul untuk nambah Kelas di sekolah SMA Negeri di Kota Depok, agar Solusi tiap tahun yang di alami seperti ini bisa teratasi dengan baik. (Irfan Lubis)
