Indramayu | Expose Online.co.id
Sejumlah anggota DPRD Indramayu diduga telah melakukan perjalanan ke luar negeri, tepatnya ke Singapura, tanpa kantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri dan yang lebih mengkhawatirkan, disebut-sebut menggunakan dana APBD untuk mendanai perjalanan tersebut.
Kabar ini pertama kali mencuat lewat channel YouTube Almak Corner dengan judul video yang mengejutkan: “Terungkap! DPRD Indramayu ke Singapura lebih parah dari Lucky Hakim.”
Dalam video tersebut, Carkaya Sp, memberikan pernyataan tegas dan menguatkan informasi yang ia terima dari berbagai sumber.
“Benar, informasinya memang ada. Bahkan, dari yang saya dapat, jumlahnya lebih dari 10 orang. Salah satunya pimpinan DPRD juga ikut. Mereka ini awalnya kunjungan koordinasi ke Batam, lalu nyebrang ke Singapura pada 31 Desember 2024 ,” ungkap Carkaya.
Lebih lanjut, Carkaya menjelaskan bahwa perjalanan tersebut semestinya tercatat dan dapat ditelusuri transparansinya melalui sekretariat dewan.
“Kalau memang resmi, coba cek data kunjungan pada tanggal itu. Siapa saja yang ke Batam? Lalu siapa saja yang lanjut ke Singapura? Itu bisa dicek lewat data perjalanan dinas, jasa travel, bahkan postingan media sosial mereka sendiri,” jelasnya.
Kemudian yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan bahwa perjalanan ini dibiayai oleh uang APBD, namun malah diselipkan dengan aktivitas liburan ke luar negri tepatnya ke Singapura.
“Kalau memang dibiayai oleh keuangan daerah lalu menyelipkan liburan ke luar negeri, dan tidak kantongi izin dari Kemendagri, maka itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atau pelanggaran etik,” tambahnya.
Menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pejabat daerah, termasuk anggota DPRD, wajib mendapatkan izin dari Kemendagri jika hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, apalagi saat jam kerja.
Hal inilah yang menjadikan kasus ini bisa disebut “lebih berat” dibandingkan kasus Lucky Hakim, yang setidaknya mengaku tidak menggunakan dana daerah (APBD).
“Mereka ini wakil rakyat, tapi malah diam-diam pergi keluar negeri, tak berizin pula, dan diduga pakai uang rakyat pula. Sementara masyarakat sedang sulit, ekonomi sedang inflasi, banyak jalan rusak di beberapa desa, Rakyat butuh solusi, bukan sensasi,” ucap Carkaya dengan nada kecewa.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat kini sudah lebih peka dan kritis, apalagi sejak kasus Lucky Hakim menjadi viral. “Ironisnya, justru karena kasus Lucky Hakim mencuat, masyarakat jadi tahu dan mulai buka mata. Bahwa ternyata bukan hanya eksekutif yang liburan ke luar negeri tanpa kontongi izin, tapi legislatif juga berbuat hal yang sama ke luar negeri tanpa kantongi izin kemendagri, bahkan mungkin ini lebih parah,” tegasnya.
Carkaya meminta anggota DPRD yang merasa ikut dalam perjalanan tersebut untuk secara terbuka meminta maaf kepada publik. “Jangan sampai diadili rakyat. Minta maaflah, apalagi kalau sudah ada foto-foto yang beredar di media sosial. Kalau merasa tidak salah, ya buka saja ke publik. Tapi kalau memang salah, hadapi secara gentleman,” katanya.
Lebih jauh, ia mendorong masyarakat agar berani melapor ke Badan Kehormatan DPRD dan Kemendagri agar kasus ini bisa diusut secara terbuka dan adil. “Kalau memang ada pelanggaran, harus ditindak. Ini demi kepercayaan publik dan masa depan demokrasi kita di Indramayu,” harapnya.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan terhadap pejabat publik tidak boleh hanya setengah-setengah. Keadilan harus berlaku untuk semua, tak hanya untuk bupati saja, tapi juga untuk instansi lain termasuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) indramayu.
“Jika benar uang rakyat digunakan untuk bersenang-senang di luar negeri tanpa kantongi izin, maka suara rakyat harus menggema lebih keras dari sebelumnya,” pungkasnya. (Mtd)
