Kota Bogor | Expose Online.co.id
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, menerima audiensi dari Balai Pengawas Obat dan Manakan (BPOM) di Bogor, Senin (12/05/2025) di Rumah Dinas Wali Kota Bogor.
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilans, serta Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Pemkot Bogor bersama BPOM memiliki peran penting dalam keamanan pangan.
Untuk itu, diperlukan adanya penguatan Satgas keamanan pangan dalam memberikan edukasi tentang keamanan pangan, baik pada masyarakat, pengusaha kuliner, maupun produsen pangan.
“Kewenangan yang bisa dikombain kemudian disinergikan untuk paling tidak khusus Kota Bogor ini ada langkah konkrit yang bisa kita laksanakan. Jadi BPOM dan juga Pemkot Bogor menguatkan Satgas keamanan pangan,” ujarnya.
Dengan kolaborasi ini, ke depan juga akan terus dilakukan penyuluhan terkait alternatif bahan yang aman, sebagai pengganti bahan berbahaya.
Sehingga ke depan apabila ada pelanggaran yang dilakukan, maka bisa diberikan tindakan tegas.
Kepala BPOM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra menyampaikan terima kasih atas dukungan bapak Wali Kota serta memaparkan terkait profil BPOM di Bogor, kegiatan tahun 2024, dan rencana kegiatan tahun 2025.
Selain itu, Jeffeta juga menyampaikan beberapa inovasi yang dimiliki oleh Balai POM, seperti GROW BPOM, Punten Mangga, ToT Cepot, Pojok Literasi, Sister BPOM, Pintar UMKM, dan lain-lain.
“Semuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan publik terbaik, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing UMKM, dan keamanan obat dan makanan yang beredar,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa koordinasi dan kolaborasi Dinas Kesehatan dan BPOM di Bogor telah terjalin dengan baik, baik dalam hal pengawasan obat dan makanan, edukasi, maupun penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.
Retno mengungkapkan, SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan perlu diperbaharui untuk memperkuat fungsi tersebut.
“Beberapa rencana kerja dan kolaborasi antara Pemda Kota Bogor dan Balai POM di Bogor akan segera ditindaklanjuti sesuai arahan dari Wali Kota Bogor, khususnya dalam hal pengawasan obat dan makanan serta penyediaan makanan khas Bogor yang aman oleh UMKM,” ujarnya.
Retno menambahkan, peran aktif Satgas Keamanan Pangan dari sisi sosialisasi terkait produk inovasi yang aman pengganti bahan berbahaya pada pangan juga merupakan hal penting.
Sehingga, perlu adanya penyediaan media informasi untuk anak-anak sekolah, sosialisasi penyalahgunaan obat-obat tertentu pada generasi muda, dan pembentukan SK Pencegahan Resistensi Antimikroba. (Irfan Lubis)
