Depok | Expose Online.co.id
DPRD Kota Depok menggelar sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (17/9/2026).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi fraksi yang paling kritis, menyoroti kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lonjakan belanja infrastruktur di tengah realisasi anggaran yang masih rendah.
Fraksi PKS menegaskan, perubahan APBD tidak boleh hanya sekadar pergeseran angka dalam dokumen. Setiap perubahan harus berdasar kebutuhan yang jelas, mempertimbangkan kemampuan fiskal, kesiapan pelaksanaan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam dokumen perubahan, pendapatan daerah naik sebesar Rp178,29 miliar atau 4,29 persen, dari Rp4,15 triliun menjadi Rp4,33 triliun. Kenaikan itu berasal dari PAD sebesar Rp83,78 miliar dan pendapatan transfer Rp94,51 miliar.
Sementara belanja daerah meningkat Rp183,38 miliar atau 4,18 persen, dari Rp4,38 triliun menjadi Rp4,57 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp235,82 miliar akan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 hasil audit BPK sebesar Rp275,82 miliar.
Target PAD Dipertanyakan
Fraksi PKS mempertanyakan kenaikan target PAD di tengah melemahnya indikator ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi tercatat melambat menjadi 5,58 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 6,46 persen.
Terlebih, realisasi PAD pada Semester satu 2026 baru mencapai 43,57 persen atau sekitar Rp1,046 triliun.
“Basis perhitungan kenaikan PAD harus dijelaskan secara transparan, termasuk potensi pajak dan retribusi, kepatuhan wajib pajak, serta strategi penagihan hingga akhir tahun,” ujar Fraksi PKS dalam pandangan umumnya.
Belanja Modal Naik 33 Persen
Sorotan tajam juga diarahkan pada belanja modal yang melonjak Rp262,16 miliar atau 33,79 persen menjadi Rp1,03 triliun. Alokasi tersebut untuk pengadaan tanah serta pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
Padahal, realisasi belanja daerah Semester I baru 29,60 persen atau Rp1,306 triliun. PKS khawatir tambahan anggaran tidak siap dieksekusi dan menumpuk di akhir tahun.
Fraksi PKS meminta setiap tambahan pagu dilengkapi indikator kesiapan, mulai dari Detail Engineering Design (DED), kejelasan status lahan, dokumen pengadaan, jadwal tender, hingga cash flow yang realistis.
Tak hanya itu, belanja hibah yang naik lebih dari 106 persen menjadi Rp275,29 miliar juga diminta untuk dijelaskan dasar pemberian dan penerima manfaatnya.
PKS menilai pembangunan infrastruktur memang penting, namun harus berjalan beriringan dengan program yang menyentuh langsung masyarakat bawah, seperti penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan penguatan daya beli.
Termasuk dalam alokasi tersebut, PKS mencatat adanya tambahan penyertaan modal Rp40 miliar untuk PT Tirta Asasta Depok.
Di sektor layanan dasar, PKS menekankan agar pendidikan dan kesehatan tidak terabaikan. Khususnya pemulihan status Universal Health Coverage (UHC) Kota Depok harus menjadi prioritas agar akses kesehatan masyarakat tetap terjamin.
PKS juga menyoroti besarnya SiLPA 2025 yang mencapai Rp275,82 miliar, jauh di atas proyeksi awal Rp160,70 miliar. Menurut PKS, SiLPA jumbo itu harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, bukan sekadar untuk menutup defisit. (Ag)
