Depok | Expose Online.co.id
Sidang Paripurna DPRD Kota Depok dalam agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung panas.
Rapat yang digelar di ruang paripurna itu diwarnai hujan interupsi dari berbagai fraksi, terutama terkait hilangnya alokasi anggaran pembangunan Masjid Margonda dan program santunan kematian, Rabu (20/08/2025).
Interupsi pertama dilontarkan legislator Fraksi PKS, Bambang Sutopo, yang menegaskan perjuangan fraksinya sejak awal pembahasan. Ia meminta rapat diperpanjang agar eksekutif dapat menganalisa dan memastikan tidak ada lagi program prioritas baru yang muncul di tengah jalan, sementara program lama yang sudah di priortaskan dan di sahkan justru dihapus. Seperti yang terjadi pada program pembangunan Masjid Margonda.
“Jangan sampai masyarakat menilai DPRD dan Pemkot tidak sejajar dalam memperhatikan aspirasi rakyat,” tegas Bambang.
Pernyataan tersebut langsung direspons anggota Fraksi PPP, Mazhab HM, yang menilai interupsi Bambang tidak relevan. Menurutnya, hal itu tidak pernah dibahas perwakilan PKS di Badan Anggaran (Banggar).
“Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang saat ini, itu di Banggar tidak pernah di bahas oleh perwakilan PKS, kenapa tidak disampaikan sejak rapat Banggar? Jangan di paripurna baru muncul, ini kesannya mencari panggung,” sindir Mazhab.
Nada serupa juga disampaikan legislator Fraksi Gerindra, Hamzah, yang meminta seluruh anggota DPRD fokus membangun Depok secara bersama-sama. Ia menegaskan Pemkot tidak alergi pembangunan rumah ibadah, bahkan Wali Kota sebelumnya sudah memberi penjelasan soal pengalihan anggaran Masjid Margonda.
“Jangan mengiring opini seolah Pemkot tidak pro terhadap pembangunan masjid. Mengenai santunan kematian, Pemkot juga telah menyiapkan kebijakan lain yang lebih menyentuh masyarakat luas,” ujar Hamzah.
Ketegangan berlanjut ketika giliran Fraksi PAN, PKB, dan Demokrat ikut angkat suara. Situasi baru mereda setelah interupsi dari Ade Firmansyah, anggota Fraksi PKS sekaligus anggota Banggar, yang membantah tudingan PKS tidak menyampaikan pandangan dalam rapat anggaran.
“Pernyataan bahwa PKS diam di Banggar itu tidak benar. Ada dinamika dalam rapat, meskipun akhirnya Wali Kota memutuskan di lokasi Masjid Margonda akan dibangun rumah didik anak istimewa yang dilengkapi musala besar,” jelas Ade.
Usai sidang, Bambang Sutopo menegaskan kembali bahwa dirinya bukan mencari panggung. Ia hanya ingin memastikan agar seluruh perubahan APBD 2025 benar-benar mencakup aspirasi masyarakat dan tidak ada lagi pergeseran atau pengusuran.
“Rapat paripurna ini adalah forum kami untuk berbicara sebelum pengesahan. Bukan saya mencari panggung. saya hanya menegaskan, jangan sampai apa yang saat ini sudah di sahkan dan di prioritaskan tiba-tiba di pertengahan jalan kembali bergesar atau muncul kembali prioritas baru. Kami justru memberikan waktu kepada pihak eksekitif untuk lebih menganalisa kembali, jadi dalam konteks ini saya menganggap rekan-rekan salah presepsi,” ujar Bambang.
Perjuangan kami untuk Masjid Margonda dan santunan kematian akhirnya pupus di ruang paripurna. Tapi kami tetap akan mengawal agar jangan sampai muncul program baru yang menggeser prioritas yang sudah diperjuangkan sebelumnya,” tutup Bambang.
Sidang paripurna DPRD Depok akhirnya tetap mengesahkan Raperda Perubahan APBD 2025, meski perdebatan tajam antara fraksi tidak dapat dihindarkan. (Irfan Lubis)
